pengembangan UMKM timpang

Pemerintah didesak untuk mendorong dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selama ini, pengembangan sektor ini dinilai masih bersifat dualistik dan timpang.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Darmin Nasution, dalam pembukaan Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XIV, Selasa (20/7) malam. “Selama ini pembangunan yang ditujukan untuk pengembangan UMKM masih bersifat dualistik dan timpang. Padahal, dalam perkembangan perekonomian nasional, UMKM memiliki peran yang signifikan,” ungkap Darmin, yang juga baru saja menjalani uji kelayakan calon gubernur Bank Indonesia ini.
Namun, perkembangan sektor ini dinilai begitu lamban. Jumlah produksinya pun relatif kecil. Pembahasan UMKM ini terungkap dalam bentuk paparan hasil penelitian ISEI dengan judul “Strategi Pengembangan UMKM di Indonesia”. Penelitian tersebut dilakukan di lima provinsi, yakni Sumatra Barat, Jawa Barat, Bali, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi pengembangan UMKM di Indonesia.
Darmin menyatakan, pada 2008-2009 lalu, prospek perekonomian di Indonesia bertumpu pada konsumsi dalam negeri. Menurutnya, perekonomian tidak hanya itu, tetapi juga harus mengembangkan kegiatan investasi. Investasi tersebut, tentunya didukung dengan dunia usaha dalam negeri yang maju. Ia menegaskan, sudah saatnya pemerintah untuk mendorong dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat mendukung kapasitas produksinya. UMKM, lanjutnya, memiliki dampak secara langsung terhadap perekonomian masyarakat. Jika penanganan pengembangan UMKM dilakukan dengan benar, dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pengembangan UMKM harus berani dilakukan dengan tajam. Sebab, dalam hal pemerataan pembangunan, pengembangan UMKM menjadi tolok ukur pembangunan sebuah daerah. Jika melihat Jakarta, Jabar, dan Jatim, pastinya tidak akan berbeda. Akan tetapi, jika melihat daerah lain, di luar Jawa, keberadaan UMKM sangat memprihatinkan. “Hasil penelitian ini merupakan gambaran nyata dari kondisi UMKM di Indonesia dengan mengambil sampel di lima provinsi tersebut,” katanya.
Pembangunan yang ditujukan kepada UMKM, harapnya, dapat menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata, dan sektoral sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri.
“Segera revitalisasi UMKM untuk menopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional, juga sebagai perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran,” ujar Darmin.
Didukung sistem politik
Sementara itu, Wakil Presiden RI Boediono menegaskan, landasan kemajuan perekonomian yang berkelanjutan didukung dengan sistem politik yang mantap. Jika sistem politik semakin matang dan berkarakter, pada gilirannya kemajuan ekonomi akan membuat kesejahteraan serta martabat dan kecerdasan rakyat terus meningkat.
Menurut Boediono, sistem politik di Indonesia terperangkap dalam eternal circle atau lingkaran tak berujung dan sebagian terseret oleh vicious circle dan bahkan akhirnya menjadi bagian dari kuburan sejarah. Demokrasi pun terancam mengalami disfungsionalitas dan degenerasi.
“Disfungsionalitas disebabkan tidak adanya komitmen yang solid dari kalangan elite. Demokrasi yang mengalami degenerasi, akibatnya menimbulkan penyalahgunaan kewenangan publik dan korupsi, money politics, dan politisasi birokrasi,