Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sumenep tahap II
sangat tinggi. Buktinya, pencairan dana PKH tahap II tahun 2011 mencapai
99,79 persen.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Drs. H. Koesman Hadie, M.Si,
Selasa (02/08) mengatakan, dari 13.832 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
penerima program tersebut, ternyata yang mencairkan dana PKH tahap II
sebanyak 13.801 RTSM, dan sisanya 31 RTSM tidak mencairkan dana PKH-nya.
Penyebab 31 RTSM tidak mencairkan dana PKH, diantaranya peserta PKH
sudah tidak memenuhi syarat, sebab anaknya sudah tidak bersekolah lagi,
sehingga sudah dipastikan tidak memperoleh dana PKH tahap II.
”Selain itu RTSM tersebut sudah pindah rumah keluar daerah, sehingga
otomatis yang bersangkutan dicoret, karena sudah tidak termasuk penerima
PKH di Kabupaten Sumenep.”tegasnya.
H. Koesman Hadie menyatakan, alokasi dana PKH tahap II dengan jumlah
penerima sebanyak 13.832 RTSM sebesar Rp. 3.621.300.000,00 dan
realisasinya dengan jumlah 13.801 RTSM sebesar Rp. 3.613.850.000,00,
sehingga ada sisa dana sebesar Rp. 7.450.000,00 .
Besaran dana PKH setiap RTSM penerima dalam satu tahun bervariasi antara
Rp. 600.000,00 hingga Rp. 2.200.000,00, dan proses pencairan
dananya dilakukan 4 tahap setahunnya.
”Sebanyak 13.832 RTSM penerima PKH di Kabupaten Sumenep tersebar di 14
Kecamatan, yakni Kota Sumenep, Batuan, Gapura, Dasuk, Lenteng, Ganding,
Guluk-guluk, Saronggi, Talango, Batang-batang, Giligenting, Masalembu,
Rubaru, dan Kecamatan Pasongsongan.
DESA : KEBUNDADAP TIMUR - KECAMATAN: SARONGGI - KABUPATEN: SUMENEP - Berkarya demi terwujudnya masyarakat informatif sebagai dasar bagi pembentukan masyarakat madani yang sehat, cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif dan mandiri.
Tampilkan postingan dengan label PENGENTASAN KEMISKINAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PENGENTASAN KEMISKINAN. Tampilkan semua postingan
Selasa, 23 Agustus 2011
Kamis, 19 Mei 2011
BERHARAP BANTUAN DBHCHT 2011 TINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI
Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap bantuan pengembangan modal usaha
tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), bisa
meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan petani.
Bupati Sumenep, Drs. KH. A. Busyro Karim, M.Si pada acara sosialisasi bantuan modal pengembangan usaha DBHCHT 2011 di Hotel Safari Jaya Sumenep, Kamis (12/05) mengatakan, kelompok petani tembakau penerima bantuan modal DBHCHT dalam mengelola dana tersebut penuh dengan tanggung jawab.
Bahkan, harus memanfaatkan bantuan DBHCT tersebut sesuai dengan kebutuhannya, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas tembakau yang mempunyai kadar nikotin rendah dan sesuai dengan kebutuhan pabrik tembakau, agar hasil produksi tembaku bisa mewujudkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan petani tembakau.
”Kami harapkan kelompok tani dengan bantuan pengembangan modal tersebut bisa meningkatkan pendapatannya, sekaligus mewujudkan kelompok tani mandiri yang berbasis bisnis, dan berkembang menjadi kelompok tani yang bermodal kuat untuk penanaman tembakau pada musim tanam selanjutnya,”jelasnya.
Bupati menyatakan, kelompok tani juga senantiasi berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman tembakaunya.
”Selain itu, pihak terkait selalu berkoordinasi dengan gudang tembakau untuk mencari peluang pasar yang menguntungkan petani, agar gudang tembakau menerima produksi tembakau petani dengan harga yang layak,”ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumenep, Ir. Arief Rusdi mengatakan, bantuan modal pengembangan usaha kelompok petani tembakau DBHCHT 2011 sebanyak 130 kelompok, dan sebanyak 50 kelompok petani mendapat bantuan modal PAK pada tahun 2010.
”Masing-masing kelompok petani tembakau menerima kucuran dana sebesar Rp. 14.400.000,00 dan peralatan pasca panen, tapi untuk 50 kelompok petani yang terprogram pada PAK 2010, hanya menerima bantuan modal pengembangan usaha saja, sebab untuk bantuan peralatannya sudah menerima pada tahun lalu.
Bupati Sumenep, Drs. KH. A. Busyro Karim, M.Si pada acara sosialisasi bantuan modal pengembangan usaha DBHCHT 2011 di Hotel Safari Jaya Sumenep, Kamis (12/05) mengatakan, kelompok petani tembakau penerima bantuan modal DBHCHT dalam mengelola dana tersebut penuh dengan tanggung jawab.
Bahkan, harus memanfaatkan bantuan DBHCT tersebut sesuai dengan kebutuhannya, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas tembakau yang mempunyai kadar nikotin rendah dan sesuai dengan kebutuhan pabrik tembakau, agar hasil produksi tembaku bisa mewujudkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan petani tembakau.
”Kami harapkan kelompok tani dengan bantuan pengembangan modal tersebut bisa meningkatkan pendapatannya, sekaligus mewujudkan kelompok tani mandiri yang berbasis bisnis, dan berkembang menjadi kelompok tani yang bermodal kuat untuk penanaman tembakau pada musim tanam selanjutnya,”jelasnya.
Bupati menyatakan, kelompok tani juga senantiasi berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman tembakaunya.
”Selain itu, pihak terkait selalu berkoordinasi dengan gudang tembakau untuk mencari peluang pasar yang menguntungkan petani, agar gudang tembakau menerima produksi tembakau petani dengan harga yang layak,”ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumenep, Ir. Arief Rusdi mengatakan, bantuan modal pengembangan usaha kelompok petani tembakau DBHCHT 2011 sebanyak 130 kelompok, dan sebanyak 50 kelompok petani mendapat bantuan modal PAK pada tahun 2010.
”Masing-masing kelompok petani tembakau menerima kucuran dana sebesar Rp. 14.400.000,00 dan peralatan pasca panen, tapi untuk 50 kelompok petani yang terprogram pada PAK 2010, hanya menerima bantuan modal pengembangan usaha saja, sebab untuk bantuan peralatannya sudah menerima pada tahun lalu.
Senin, 02 Mei 2011
Program Jaminan Kredit Daerah
Drs Gunarto MMKepala Biro Humas dan Protokol Pemprov JatimBisa dijelaskan tentang Lembaga Penjamin Kredit (LPK) Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)?LPK Jamkrida didirikan untuk memberikan jaminan dan membantu akses kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang punya usaha layak, tapi tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan, khususnya mengenai agunan yang dinilai tidak bankableKapan diresmikan?Gubernur Soekarwo akan meresmikannya besok, Jumat (15/1), di Bank Jatim.
Jatim Minta Tambahan Jamkrida Rp200 Miliar
PEMERINTAH Jawa Timur i.itimi akan mengajukan dana penambahan dari perubahan anggaran keuangan (PAK) 2010 sebesar Rp200 miliar. Dana Ini untuk meningkalkan kapasitas jaminan kredit daerah (jamkrida) agar dapat memperkuat akses penjaminan kredit bagi pengusaha usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) di Jatim.Gubernur Jatim Soekarwo saat dikonfirmasi, Jumat (12/3) menjelaskan, penambahan dana perlu agar UMKMK di Jatim lebih bagus lagi, hingga UMKMK lebih siap menghadapi pasar bebas China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA).
Sebelumnya, sumber dana jamkrida atau kepemilikan modal diperoleh dengan mengalokasikan dana APBD Rp-49,5 miliar dan primer KPRl Sekretariat Wilayah Daerah Jatim RpSOO juta. "Dana itu yang akan dikelola -dan hasil
keuntungan dari lembaga ini tetap digunakan memperkuat sektor UMKM. Jadi tidak perlu dikembalikan ke APBD," ujar dia.
Soekarwo mengatakan, dana Rp50 miliar itu dinilai kurang karena UMKMK Jatim 4,2 Juta unit, 70 persen ndak memiliki akses ke perbankan. Padahal, dana pemasukan dari usaha di Jatim Rp628 triliun dan delapan persen dari total atau Rp53,O-4 triilun dari UMKMK.
"Ada potensi besar dari UMKMK Itu, hingga perlu diberikan jaminan dan dibantu akses kredit bagi yang mempunyai usaha layak namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan. Ini menjadi kewajiban pemprov melalui penjaminan kredit oleh Jamkrida. Untuk Itu, penambahan modal dan PAK 2010 sangat dibutuhkan."
Mekanisme penjaminan, ucap Karwo, nasabah UMKMK dapat mengajukan penjaminan dan Jamkrida setelah mengajukan
kredit permodalan kepada perbankan. "Usai mengajukan kredit, UMKMK dan perbankan bisa mengajukan jaminan kredit pada jamkrida"
Setelah mendapatkan kredit dari perbankan, UMKMK membayar uang jasa jaminan kepada jamkrida. "Jika temyata di belakang hari. UMKMK itu tidak mampu melunasi kredit di perbankan, diwajibkan membayar ganti rugi kepada Jamkrida," katanya.
Dia menambahkan, Jamkrida diharapkan mampu menyelamatkan kredit perbankan di daerah itu Rp50 triliun. "Tahun 2009. plafon kredit RpSO triliun terbang ke daerah lain karena UMKMK tak bisa menyerap. Jika dana tambahan modal dari PAK 2010 Rp200 miliar bisa terealisasi, saya yakin pertumbuhan ekonomi Jatim yang diperkuat sektor UMKMK bisa naik hingga 3,3 sampai enam persen."
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JAMKESMAS)
PENGERTIAN
JAMKESMAS adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini dilakukan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta mengacu pada prinsip-prinsip:
Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.
Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional.
Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas.
Efisien, transparan dan akuntabel.
Peserta program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jamkesmas sejumlah 76,4 juta jiwa dari data Badan Pusat Statistik tahun 2006 yang dijadikan dasar penetapan jumlah sasaran peserta secara Nasional oleh Menkes RI.
Apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu, tidak masuk dalam Surat Keputusan Bupati / Walikota, pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung jawab Pemda setempat yang disebut Jamkesda dan mekanisme pengelolaannya seyogyanya mengikuti JAMKESMAS.
Sasaran peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum menjadi peserta Jamkesmas dijamin dalam Jamkesmas dan dapat menggunakan kartu PKH pada saat mengakses pelayanan kesehatan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
KETENTUAN UMUM
Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan pelayanan gawat darurat (Ketentuan Umum A.1)
Pelayanan kesehatan dasar (rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama) diberikan di Puskesmas dan jaringannya. Khusus untuk persalinan normal dapat juga dilayani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten (praktek dokter dan bidan swasta) dan biayanya diklaimkan ke Puskesmas setempat (Ketentuan Umum A.4)
Pelayanan tingkat lanjut (rawat jalan dan rawat inap) berdasarkan rujukan, diberikan di Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) Jaringan Jamkesmas (BKMM/BPKM/BKPM/BP4/BKIM, Rumah Sakit Pemerintah termasuk Rumah Sakit Khusus, RS TNI/Polri dan RS Swasta). Pelayanan Rawat Inap diberikan di ruang rawat inap kelas III).
PROSEDUR PELAYANAN
a. Pelayanan Kesehatan Dasar
Untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, peserta harus menunjukkan kartu Jamkesmas, atau surat keterangan/rekomendasi Dinas Sosial setempat (bagi pengemis, gelandangan, anak dan orang terlantar), kartu PKH bagi peserta PKH yang belum mempunyai kartu Jamkesmas, kartu Jamkesmasda atau Surat Pernyataan Miskin bagi masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam kuota miskin.
b. Pelayanan Tingkat Lanjutan
Pasien miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, dirujuk dari Puskesmas dan jaringannya ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut siertai kartu peserta dan surat rujukan yang ditunjukkan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada kasus gawat darurat tidak memerlukan surat rujukan.
JAMKESMAS adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini dilakukan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta mengacu pada prinsip-prinsip:
Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.
Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional.
Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas.
Efisien, transparan dan akuntabel.
Peserta program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jamkesmas sejumlah 76,4 juta jiwa dari data Badan Pusat Statistik tahun 2006 yang dijadikan dasar penetapan jumlah sasaran peserta secara Nasional oleh Menkes RI.
Apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu, tidak masuk dalam Surat Keputusan Bupati / Walikota, pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung jawab Pemda setempat yang disebut Jamkesda dan mekanisme pengelolaannya seyogyanya mengikuti JAMKESMAS.
Sasaran peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum menjadi peserta Jamkesmas dijamin dalam Jamkesmas dan dapat menggunakan kartu PKH pada saat mengakses pelayanan kesehatan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
KETENTUAN UMUM
Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan pelayanan gawat darurat (Ketentuan Umum A.1)
Pelayanan kesehatan dasar (rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama) diberikan di Puskesmas dan jaringannya. Khusus untuk persalinan normal dapat juga dilayani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten (praktek dokter dan bidan swasta) dan biayanya diklaimkan ke Puskesmas setempat (Ketentuan Umum A.4)
Pelayanan tingkat lanjut (rawat jalan dan rawat inap) berdasarkan rujukan, diberikan di Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) Jaringan Jamkesmas (BKMM/BPKM/BKPM/BP4/BKIM, Rumah Sakit Pemerintah termasuk Rumah Sakit Khusus, RS TNI/Polri dan RS Swasta). Pelayanan Rawat Inap diberikan di ruang rawat inap kelas III).
PROSEDUR PELAYANAN
a. Pelayanan Kesehatan Dasar
Untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, peserta harus menunjukkan kartu Jamkesmas, atau surat keterangan/rekomendasi Dinas Sosial setempat (bagi pengemis, gelandangan, anak dan orang terlantar), kartu PKH bagi peserta PKH yang belum mempunyai kartu Jamkesmas, kartu Jamkesmasda atau Surat Pernyataan Miskin bagi masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam kuota miskin.
b. Pelayanan Tingkat Lanjutan
Pasien miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, dirujuk dari Puskesmas dan jaringannya ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut siertai kartu peserta dan surat rujukan yang ditunjukkan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada kasus gawat darurat tidak memerlukan surat rujukan.
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PKH adalah program penanggulangan
kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin
(RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Tujuan PKH adalah agar dapat membantu
masyarakat sangat miskin dalam jangka pendek. Selain itu, PKH merukapan investasi
sumber daya manusia agar generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap
kemiskinan.
2. MANFAAT
BANTUAN
Bantuan yang diberikan kepada RTSM
yang mengikuti program ini adalah uang tunai sesuai ketentuan yang berlaku.
Bantuan tersebut menjadi insentif bagi TRSM untuk mengakses layanan pendidikan
dan kesehatan. Dengan begitu, kesehatan ibu dan anak dapat dijaga dengan baik
sehingga kelaurga sehat dapat terwujud serta terpenuhinya pendidikan dasar bagi
anak.
3. MENGAPA
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
Rendahnya kemampuan ekonomi
masyarakat miskin menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan
kesehatan bagi anak-anak RTSM. PKH dimaksudkan untuk membantu RTSM memperoleh
pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Dengan demikian generasi
berikutnya diharapkan menjadi lebih sehat berpendidikan, dan akhirnya terlepas
dari kemiskinan.
4. SIAPA
YANG BERHAK MENERIMA
PKH hanya diberikan kepada Rumah
Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika pada saat registrasi memenuhi ketentuan:
a. Memiliki
anak usia 6-15 tahun atau kurang dari 18 tahun tetapi belum menyelesaikan
pendidikan dasar.
b. Memiliki
anak usia 0-6 tahun.
c. Terdapat
ibu yang sedang hamil
Penerima bantuan adalah ibu atau
wanita pengurus anak dalam RTSM
5. PERAN
PENDAMPING
Setiap RTSM yang mengikuti PKH
mendapatkan pndampingan. Tugas seorang pendamping adalah memberikan informasi
dan penjelasan kepada peserta PKH tentang prosedur yang harus dilalui.
Pendamping bertugas memberikan penjelasan tentang ketentuan dan persyaratan
program agar bantuan yang diterima tidak dihentikan.
6. MEKANISME
KONTROL, MONITORING, DAN EVALUASI
a.
Mekanisme formal
PKH
melibatkan perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk
mengawasi program. Juga disiapkan Unit Pengaduan Masyarakat yang berfungsi
mengakomodasi segala jenis pengaduan terkait dengan pelaksanaan PKH dan
penanganan penyelesaiannya. Informasi ini akan diterima dan di salurkan hingga
ke tingkat pusat melalui sistem informasi dan manajemen PKH yang telah
dipersiapkan
b.
Mekanisme Informal
Keterlibatan
unsur-unsur di luar pelaksanaan PKH dapat brupa kontrol sosial terhadap
pelaksanaan program. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya pengawasan yang
memadai terhadap bentuk-bentuk penyimpangan, baik dalam penyaluran dan pemanfaatan
bantuan tunai, maupun tidak dipenuhinya komitmen-komitmen oleh semua pihak,
yaitu peserta, pelaksana, maupun penanggungjawab PKH.
7. PENGAWASAN
OLEH MASYARAKAT
Sistem pengaduan masyarakat (SPM)
PKH memiliki sistem pengaduan
masyarakat yang berfungsi mengakomodasi segala jenis pengaduan terkait dengan
pelaksanaan PKH dan penanganan penyelesaiannya. SPM ini berada di setiap unit
pengelola PKH kabupaten/kota.
Prinsip-prinsip yang harus
ditekankan di dalam menangani pengaduan dari masyarakat itu adalah:
ü
Transparansi dan mekanisme yang jelas dan
sederhana
ü
Terbuka dan mudah diakses
ü
Cepat dan ukurat
ü
Melalui kelembagaan pada taingkat yang tepat
secara berjenjang
Terintegrasi
dengan aparat/pihak berwenang lainnya apabila permasalahan tidak dapat
diselesaikan oleh UPPKH menjamin kerahasiaan pelapor.
Selasa, 26 April 2011
PELUNCURAN PNPM PEDULI
Menko Kesra Luncurkan PNPM Peduli
Menko Kesra Agung Laksono, Rabu, di Galeri Nasional, Jakarta, meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli.
Program ini bertujuan untuk memberikan dana hibah kepada organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk mendanai LSM lokal dan organissi berbasis masyarakat yang bekerja dengan dan juga memberdayakan kelompok paling marjinal di antara masyarakat miskin.
Menurut Perwakilan Bank Dunia Indonesia, program ini akan berusaha manargetkan kelompok-kelompok masyarakat yang acapkali tidak tersentuh oleh pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang sudah ada, yang dinilai masih kurang ef ektif di dalam menjangkau kelompok yang paling marjinal.
PNPM Peduli menggunakan konsep luas yang berfokus pada marjinalisasi ekonomi dan sosial seringkali berjalan beriringan tetapi tidak harus selalu demikian halnya.
Menko Kesra dalam kesempatan ini mengemukakan, menurut data BPS, penduduk miskin di Indonesia pada 2010 berjumlah 31,02 juta jiwa atau 13,33%. Dari junmlah tersebut sebanyak 11,01 juta jiwa berada di daerah perkotaan dan sisanya di perdesaan.
Pada 2014, kata Agung yang pada 23 Maret berulang tahun; pemerintah manargetkan tingkat kemiskinan rata-rata minimal satu persen per tahun.
”Untuk itulah penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita semua,” tambah Menko Kesra. (H
Menko Kesra Agung Laksono, Rabu, di Galeri Nasional, Jakarta, meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli.
Program ini bertujuan untuk memberikan dana hibah kepada organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk mendanai LSM lokal dan organissi berbasis masyarakat yang bekerja dengan dan juga memberdayakan kelompok paling marjinal di antara masyarakat miskin.
Menurut Perwakilan Bank Dunia Indonesia, program ini akan berusaha manargetkan kelompok-kelompok masyarakat yang acapkali tidak tersentuh oleh pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang sudah ada, yang dinilai masih kurang ef ektif di dalam menjangkau kelompok yang paling marjinal.
PNPM Peduli menggunakan konsep luas yang berfokus pada marjinalisasi ekonomi dan sosial seringkali berjalan beriringan tetapi tidak harus selalu demikian halnya.
Menko Kesra dalam kesempatan ini mengemukakan, menurut data BPS, penduduk miskin di Indonesia pada 2010 berjumlah 31,02 juta jiwa atau 13,33%. Dari junmlah tersebut sebanyak 11,01 juta jiwa berada di daerah perkotaan dan sisanya di perdesaan.
Pada 2014, kata Agung yang pada 23 Maret berulang tahun; pemerintah manargetkan tingkat kemiskinan rata-rata minimal satu persen per tahun.
”Untuk itulah penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita semua,” tambah Menko Kesra. (H
Kamis, 21 April 2011
PNPM MANDIRI PEDESAAN
PNPM MANDIRI pedesaan merupakan kepanjagan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Program pnpm mandiri kini menjadi salah satu program pemerintah dalam rangka menghapus kemiskinan, selaian program tersebut lowongan kerja PNPM mandiri juga banyak sekali dicari, setelah pada peridode januari 2010 yang lalu ada beberapa informasi lowongan kerja pnpm mandiri, ada rumor yang menyebutkan bahwa sebentar lagi akan kembali di buka formasi untuk pegawai pnpm mandiri ini, karena masi ada program baru yang akan disosialisasikan dan kekurangan tenaga ahli
Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.
Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.
Bagi kita yang menantikan efek dari program PNPM mandiri ini serta bagi anda yang mengunggu lowongan kerja PNPM madiri terbaru 2010 mari kita tunggu bersama saja
Program pnpm mandiri kini menjadi salah satu program pemerintah dalam rangka menghapus kemiskinan, selaian program tersebut lowongan kerja PNPM mandiri juga banyak sekali dicari, setelah pada peridode januari 2010 yang lalu ada beberapa informasi lowongan kerja pnpm mandiri, ada rumor yang menyebutkan bahwa sebentar lagi akan kembali di buka formasi untuk pegawai pnpm mandiri ini, karena masi ada program baru yang akan disosialisasikan dan kekurangan tenaga ahli
Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.
Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.
Bagi kita yang menantikan efek dari program PNPM mandiri ini serta bagi anda yang mengunggu lowongan kerja PNPM madiri terbaru 2010 mari kita tunggu bersama saja
Senin, 04 April 2011
Langganan:
Postingan (Atom)



