BERANDA

Tampilkan postingan dengan label LAYANAN PUBLIK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label LAYANAN PUBLIK. Tampilkan semua postingan

Senin, 14 November 2011

PONKESDES

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, maka pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh semua potensi yang terdiri dari masyarakat, swasta, dan pemerintah secara sinergis dan berhasil guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Masyarakat sehat merupakan investasi yang sangat berguna untuk mencapai Visi Pembangunan di Jawa Timur yaitu : "Mewujudkan Masyarakat Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia" dengan Misinya : "Makmur Bersama Wong Cilik"
Untuk mewujudkan Visi Pembangunan di Jawa Timur tersebut, perlu dilakukan pendekatan akses dan peningkatana kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Jawa Timur. Salah satu programnya adalah pengembangan Pondok Bersalin Desa (Polindes) menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa di Jawa Timur.
PONKESDES adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa atau kelurahan yang merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebagai jaringan Puskesmas dengan tenaga minimal perawat dan bidan dalam rangka mendekatkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Visi Ponkesdes : "Terwujudnya Desa/Kelurahan Sehat Menuju Kecamatan Sehat". Visi tersebut merupakan pengembangan dari visi Puskesmas yakni terwujudnya kecamatan sehat.
Gambaran dari desa/kelurahan sehat adalah kondisi dimana suatu desa berada dalam lingkungan yang sehat masyarakatnya, berperilaku hidup bersih dan sehat, serta mudah menjangkau dan dijangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Misi : Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi yang dilaksanakan adalah :
1. Menggerakkan masyarakat desa/kelurahan,agar menciptakan lingkungan desa/kelurahan yang sehat
2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di desa/kelurahan
3. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar di Ponkesdes
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan,keluarga,masyarakat desa/kelurahan 
Tujuan Ponkesdes :
Tujuan  Ponkesdes adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di desa/kelurahan agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setingi-tingginya. 

Sumber : Standar Ponkesdes, Dinkes Provinsi Jawa Timur, 2011

Senin, 10 Oktober 2011

SOSIALISASI E-KTP MULAI DILAKUKAN

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Sumenep terus memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan persiapan pelaksanaan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) pada 2012 nanti. Sebab, penyadaran masyarakat untuk datang sangat penting sehingga program E-KTP tersebut dapat terlaksana secara maksimal.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan Dokumen Kependuukan Dispenduk Capil Kabupaten Sumenep, Adnan, SH. Menutrutnya, pelaksanaan program E-KTP yang dilaksanakan secara gratis karena sudah dianggarakan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) Kabupaten Sumenep.

“Harapan kami, mudah mudahan pelayanan yang kami lakukan secara serentak, bisa berjalan mencapai minimal 75 hingga 90 persen.”Ujarnya.

Karena itu tegas Adnan, pelayanan bagi pemohon surat-surat kependudukan seperti KTP, KK dan Akte kelahiran saat itu terus disemarakan di sejumlah kecamatan, sehingga pada saatnya nanti, tidak lagi kesulitan dengan berbagai persyaratan adminitrasi kependudukan. Dan pada pelaksanaan E_KTP nanti sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Yakni, diperkirakan dalam 6 bulan harus tuntas. Karena itu harus diawali dengan kesadaran masing-masing penduduk untuk memperlancar program E-KTP karena juga akan mempermudah masyarakat sendiri sebagai penduduk resmi suatu daerah dengan tanda bukti sidik jari dan pemotretan yang dilakukan secara elektronik.

“Disamping itu target pencapaian penduduk ber KTP tahun ini tetap harus menjadi perhatian dan bisa mencapai target hingga akhir 2011 nanti, disamping sukses pelaksanaan E-KTP 2011.

Kamis, 16 Juni 2011

ANGGOTA KIM SINAR PELITA SAAT MENJADI PENYAMPAI MATERI PADA BINTEK SATLAK PBP KEC. SARONGGI




Jumat, 10 Juni 2011

Anggota KIM Sinar Pelita pada saat melaksanakan tugas sebagai kader Posyandu di salah satu Posyandu di Desa Kebundadap timur.




Selasa, 03 Mei 2011

LAYANAN KTP MASIH DIKELUHKAN


Surabaya-  Dewan menilai biaya pengurusan administrasi kependudukan Kota Surabaya 2010 tergolong besar, karena menghabiskan anggaran  hingga  Rp 9 miliar. Sementara, layanan di bidang itu belum maksimal. Ini  mengingat pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) di Kota Surabaya pada tahun itu masih banyak kekurangannya. Pembuatan Kartu Susunan Keluarga (KSK)  masih lebih dari seminggu.
“Saya menilai biaya yang dikeluarkan Pemkot masih belum berbanding lurus dengan layanan kepada masyarakat dalam pelayanan di bidang adminitrasi kependudukan. Sebab, biaya Rp 9 miliar sangat besar, sedangkan di sana-sini masih banyak layanan yang buruk,” kata Ketua Pansus Raperda Administrasi Kependudukan DPRD Kota Surabaya Agus Santoso, Selasa (26/4).
Menurut dia, laporan Dispenduk Capil atas keberhasilannya membuat layanan administrasi kependudukan yang menjadi dasar laporan pertanggungjawaban (LKPj) walikota 2010 dianggap layak, maka hal itu hanya asal Ibu Walikota senang. ”Saya menilai data Dispendukcapil yang dibacakan walikota hanya untuk ibu (wali kota) senang. Padahal fakta di lapangan tidak seperti itu,” kata Agus yang juga anggota Komisi C.
Berdasar reses yang ia jalankan belum lama ini banyak keluhan masyarakat seputar lamanya waktu pengurusan administrasi kependudukan. ”Untuk mengurus kartu keluarga saja dibutuhkan 5 hari, tapi faktanya di lapangan masih sebulan dan bahkan bisa molor,” ujarnya.
Sementara Walikota Tri Rismaharini dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Senin (25/4)  mengatakan, Pemkot Surabaya telah melaksanakan tertib administrasi dan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.   Konsekuensinya,, realisasi belanja program peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2010 mencapai Rp 9,1 miliar atau 66 persen dari jumlah yang dianggarkan Rp 13,7 miliar.  “Pada tahun 2010, jumlah keluarga yang seharusnya memiliki kartu keluarga tercatat 818.677 keluarga dan semuanya telah terealisasi,” katanya.
Selain itu, Risma panggilan akrab Tri rismaharini juga memamerkan keberhasilan pencapaian sasaran tertib adminitrasi berikut peningkatan pelayanan.  Indikasi tertib administrasi kependudukan bisa dilihat dari 2.232.046 jiwa penduduk kota Surabaya selama 2010, yang memiliki KTP tercatat 1.924.283 jiwa atau 86 persen.
Risma menambahkan, pada 2010 jumlah bayi yang seharusnya memiliki akte kelahiran tercatat 21.180 jiwa dan dari jumlah tersebut yang memiliki akte kelahiran sebanyak 18.765 jiwa atau sudah mencapai 88,60 persen. Untuk penerbitan akte kematian, pada 2010 yang memiliki akte kematian sebanyak 4.591 orang.
”Kondisi tersebut menunjukan bahwa tingkat kesadaran warga untuk mengurus akte kematian masih rendah, mengingat yang mengurus akte kematian hanya masyarakat yang memiliki tujuan tertentu seperti kepentingan untuk pengurusan warisan,” katanya.
Ia  menambahkan, meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator rata-rata tenggang waktu penyelesaian pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Akte Kematian telah sesuai dengan Perda No. 2/2007 tentang Penyelenggaraan dan Pencatatan Sipil.
Rata-rata untuk penyelesaian pengurusan KTP membutuhkan waktu satu hari, kartu keluarga 5 hari, akte kelahiran dan akte kematian 6 hari, dengan asumsi semua persyaratan lengkap.

Senin, 02 Mei 2011

Layanan KTP Mobile di Jakarta Utara

SUKU Dinas (Sudin) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Utara melakukan pelayanan KTP mobile (keliling) di Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara, akhir pekan lalu. Pelayanan KTP keliling ini dilaksanakan dari pukul 10.00-15.00 WIB. Dalam pelayanan KTP mobile ini, Sudin Dukcapil memberikan layanan terhadap 323 pemohon, yang terdiri dari 78 pemohon kartu tanda penduduk (KTP), 228 pemohon kartu keluarga (KK), dan menerbitkan 17 akta lahir.
Kepala Suku Dinas (Kasudin) Dukcapil, Jakarta Utara, Edison Sianturi, mengatakan layanan KTP mobile yang diselenggarakan hari itu merupakan layanan KTP mobile putaran ketujuh.
Suku Dinas Dukcapil Jakarta Utara telah memberikan layanan kepada 1.375 pemohon. Rincian adalah 583 orang mendapatkan layanan KTP gratis, 733 pemohon KK, dan 59 akta lahir.

Pelayanan SIM-STNK Keliling

Bagi anda yang ingin mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bisa mendatangi layanan bus keliling yang disediakan Satuan Lalu Lintas Polres Sumenep.


- SIM Keliling hanya untuk memperpanjang SIM A dan SIM C. Pembuatan SIM Baru dan jika masa masa berlakunya habis lebih dari setahun tidak bisa di layanan SIM Keliling.
- STNK Keliling juga hanya untuk memperpanjang STNK setiap tahun. Bukan pengesahan atau habis masa pengesahan STNK 5 tahun atau perubahan kendaraan yang lainnya.

Masyarakat Keluhkan Pelayanan Dasar Kesehatan Gratis Kurang Sosialisasi

Pelayanan dasar secara gratis di tingkat Puskesmas dinilai masih kurang sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi ini sering menimbulkan kesalah pahaman antara masyarakat dengan petugas, sebab tidak tergambar item-item apa saja yang sudah ditanggung oleh daerah melalui APBD sebagai mana program peningkatan pelayanan kesehatan yang telah digratiskan sejak tahun 2009 lalu.

Mindar 47, masyarakat Batang Kapas kepada Padang Ekspres menjelaskan, keterbukaan petugas di tingkat Puskesmas dinilai masih jauh dari harapan terutama sekali yang berhubungan dengan  pembiayaan berobat. "Saya tidak melihat di Puskesmas tempat saya berobat petugasnya memampangkan kertas atau pamplet yang menjelaskan item-item apa saja yang digratiskan. Ini jelas menimbulkan tanda tanya, sebab ketika kami berobat,  biaya yang dikenakan tidak tergambar pada kwitansi," jelasnya.

Hal yang sama juga katakan Imar 36, warga lainya di kecamtan Ranah Pesisir. Sebagai masyarakat awam kami memang tidak tahu persis bahwa program pelayanan kesehatan secara gratis ini sudah berlaku di Pessel sejak 3 tahun belakang. "Ini disebabkan karena tidak ada sosialisasi kepada masyarakat, teritama kami yang tinggal di daerah pelosok ini," terangnya.

Saat ini sebagian besar masyarakat masih menjadikan dukun sebagai tempat berobat alternatif, terutama yang tinggal di pelosok. "Sebab kalau dibawah berobat ke Puskesmas pasti biayanya mahal. Saya membawa bapak saya ke Puskesmas ini, karena sakitnya sudah cukup parah dan juga atas saran tetangga," terangnya, tanpa menjelaskan nama Puskesmas dimaksud.

Sedangkan kepala dinas Kesehatan Pessel, Mirzal ketika dihubungi beberapa waktu lalu kepada Padang Ekspres menjelaskan, pelayanan gratis di tingkiat Puskesmas merupakan salah satu prioritas di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebab kesehatan memiliki peran peran penting dalam meningkatkan pembangunan Pessel agat keluar dari daerah tertinggal.

"Ke depan kita akan lebih mengencarkan sosialisasi pelayanan dasar kesehatan gratis ini kepada semua masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara petugas  dengan pasien yang berobat. Sebab memang masih ditemui keluhan di lapangan ada  pasien yang  belum mengetahui item-item apa saja yang digratiskan bila berobat kepuskesmas," jelasnya.

Dikatakanya, saat ini terdapat sebanyak  sekitar 187 ribu jiwa lebih penduduk telah dijamin oleh Jamkesmas dan Jamkesda untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum. Sedangkan bagi yang tidak memiliki kartu itu tetap mendapatkan layanan secara gratis, namun hanya di tingkat Puskesmas dengan item-item yang dijamin.

"Dengan jaminan itu, maka  mutu kesehatan masyarakat akan terus meningkat. Sasarana kita, bagai mana masyarakat di daerah ini menjadikan Puskesmas dan Rumah sakit sebagai tempat berobat. Bahkan tahun ini kita juga melalukan prioritas pembangunan pusat kesehatan pembantu (Pustu) di tingkat nagari, termasuk pembangunan unit RSUD pembantu di kecamatan Basa IV Balai Tapan bagian selatan ujung kabupaten ini

Perlunya Perbaikan Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia untuk Mengurangi Terjadinya Kasus Malpraktek

Seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 28 H ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di sini secara jelas diatur bahwa hidup secara sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara dan hal ini menjadi kewajiban bagi negara untuk merealisasikannya. Sejak awal sebelum diatur secara jelas dalam amandemen UUD 1945, kesehatan sudah menjadi bagian dari kehidupan warga negara, termasuk didalamnya telah diatur dalam UN Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, kemudian dituangkan dalam WHO Basic Document, GENEVA 1973, yang berbunyi, “The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being ”. Pada tahun 1960-an hak warga negara perihal kesehatan ini tidak menjadi perhatian utama pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya pencatatan sejarah mengenai hukum kesehatan yang diatur di Indonesia,yaitudenganUUNomor9Tahun1960.
Dengan diamanatkannya dalam UUD 1945 sudah seharusnya pelayanan kesehatan di Indonesia harus ditingkatkan dan diprioritaskan karena sudah menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pada saat ini kasus-kasus malpraktek sangat marak terjadi diberbagai daerah dan tempat-tempat pelayanan kesehatan.
Malpraktik adalah kelalaian profesional dan malapraktik kedokteran adalah kelalaian penyedia layanan kesehatan. Malpraktek medis terjadi bila penyedia layanan kesehatan gagal untuk bertindak sesuai dengan praktek medis yang berlaku. Ini bisa terjadi ketika operator melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau gagal untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
Apa yang dimaksud dengan malpraktek secara umum kita jumpai dalam pasal 11 UU no.6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu:
a.melalaikan kewajiban
b. melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seseorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan
c. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan
d. melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.Secara lebih kasuistis kita jumpai dalam Undang-undang no.23 tahun 1992 tentang kesehatan.
Tidak selamanya kasus malpraktek itu hanya di sebabkan oleh seorang dokter banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Kasus malpraktek seharusnya dianalisa dari berbagai aspek. selain petugas medis, kita juga harus melihat fasilitas dan riwayat pasien. Petugas medis artinya semua orang yang ada di klinik atau rumah sakit, termasuk direktur atau perawat yang menangani pasien. Banyak faktor yang dapat memicu terjadinya malpraktek seperti minimnya fasilitas medis. Kesalahan diagnosa penyakit sering terjadi akibat tidak ditunjang pemeriksaan yang lengkap hingga akhirnya dokter salah memberikan terapi. Sangat jelas bahwa masalah malpraktek itu lebih kompleks dari apa yang kita bayangkan.
Dalam menangani kasus malpraktek dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak baik dari pemerintah sendiri, penyedia jasa pelayanan kesehatan maupun masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Entah pemerintah sadar atau tidak, pelayanan kesehatan itu bukanlah masalah satu orang dokter saja, melainkan itu adalah masalah sistem keseluruhan, dan harus diperbaiki secara simultan bukan cuma satu aspek saja. Masalah kesehatan ini juga harusnya diselesaikan secara komprehensif, dan butuh dana yang besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa campur tangan pemerintah bisa sangat berpengaruh untuk menyelesaikan kasus malpraktek ini karena sudah tugas dan kewajiban dari pemerintah untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan ini sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan bab IV mengenai tugas dan tanggung jawab pasal 6 yang berbunyi “Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan”. Jika tidak ditangani dengan serius kasus ini akan semakin parah sehingga menyebabkan pelayanan kesehatan di Indonesia mendapat citra buruk, baik di Indonesia sendiri maupun di mata dunia internasional.
Memang sudah ada langkah dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan kualitas para dokter dengan mengadakan uji kompetensi dokter Indonesia (UKDI), akan tetapi kurang berhasil untuk mencegah terjadinya kasus malpraktek terbukti masih maraknya kasus malpraktek. Dengan anggaran pendidikan yang sedemikian besarnya alangkah lebih baik jika pemerintah meningkatkan kompetensi para dokter tersebut ketika mereka kuliah karena itu akan lebih efektif jika dibandingkan dengan hanya mengukur kemampuan para dokter lewat ujian yang hanya berdurasi tiga jam.
Dalam menangani kasus malpraktek diperlukan perbaikan dalam dua faktor yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan medis. Karena kedua hal tersebut adalah inti dari permasalahan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan memperbaiki dua faktor tersebut diharapkan pelayanan kesehatan di Indonesia dapat meningkat. Tidak hanya itu kedua faktor tersebut memiliki hubungan dan saling berkaitan satu sama lain serta merupakan satu keutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua faktor tersebut saling mendukung satu sama lain,tidak akan ada artinya jika kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tapi kita tidak memilki fasilitas atau peralatan medis yang lengkap dan modern. Begitupun sebaliknya, meskipun kita memiliki peralatan yang super lengkap tapi jika tidak ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas akan percuma saja karena tidak aka ada yang mengoperasikan alat-alat tersebut.
Untuk meningkatkan dua faktor tersebut banyak yang bisa pemerintah lakukan.Untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yaitu dengan menyesuaikan kurikulum dengan kemajuan tekhnologi, melengkapi fasilitas-fasilitas atau alat-alat untuk proses pembelajaran, memilih tenaga ajar yang kompeten dan professional, studi Ianjut atau penataran bagi tenaga pelayanan kesehatan. Untuk peralatan medis pemerintah memang harus mengeluarkan dana yang cukup besar tapi itu semua demi kepentingan masyarakat Indonesia karena jika kita ingin meraih impian kita harus berkorban. Tidak hanya itu jika Indonesia memiliki peralatan medis yang canggih masyarakat Indonesia tidak akan berobat ke luar negeri dan bahkan orang luar negeri akan datang berobat ke Indonesia.

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JAMKESMAS)

PENGERTIAN

JAMKESMAS adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini dilakukan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta mengacu pada prinsip-prinsip:

Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.
Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional.
Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas.
Efisien, transparan dan akuntabel.

Peserta program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jamkesmas sejumlah 76,4 juta jiwa dari data Badan Pusat Statistik tahun 2006 yang dijadikan dasar penetapan jumlah sasaran peserta secara Nasional oleh Menkes RI.

Apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu, tidak masuk dalam Surat Keputusan Bupati / Walikota, pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung jawab Pemda setempat yang disebut Jamkesda dan mekanisme pengelolaannya seyogyanya mengikuti JAMKESMAS.

Sasaran peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum menjadi peserta Jamkesmas dijamin dalam Jamkesmas dan dapat menggunakan kartu PKH pada saat mengakses pelayanan kesehatan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.


KETENTUAN UMUM

Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan pelayanan gawat darurat (Ketentuan Umum A.1)

Pelayanan kesehatan dasar (rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama) diberikan di Puskesmas dan jaringannya. Khusus untuk persalinan normal dapat juga dilayani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten (praktek dokter dan bidan swasta) dan biayanya diklaimkan ke Puskesmas setempat (Ketentuan Umum A.4)

Pelayanan tingkat lanjut (rawat jalan dan rawat inap) berdasarkan rujukan, diberikan di Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) Jaringan Jamkesmas (BKMM/BPKM/BKPM/BP4/BKIM, Rumah Sakit Pemerintah termasuk Rumah Sakit Khusus, RS TNI/Polri dan RS Swasta). Pelayanan Rawat Inap diberikan di ruang rawat inap kelas III).


PROSEDUR PELAYANAN

a. Pelayanan Kesehatan Dasar

Untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, peserta harus menunjukkan kartu Jamkesmas, atau surat keterangan/rekomendasi Dinas Sosial setempat (bagi pengemis, gelandangan, anak dan orang terlantar), kartu PKH bagi peserta PKH yang belum mempunyai kartu Jamkesmas, kartu Jamkesmasda atau Surat Pernyataan Miskin bagi masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam kuota miskin.


b. Pelayanan Tingkat Lanjutan

Pasien miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, dirujuk dari Puskesmas dan jaringannya ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut siertai kartu peserta dan surat rujukan yang ditunjukkan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada kasus gawat darurat tidak memerlukan surat rujukan.

Pemanfaatan Surat Pernyataan Miskin untuk kesehatan

Pemanfaatan Surat Pernyataan Miskin (SPM) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Kesehatan. Beberapa kegiatan terkait permohonan SPM dilakukan survei oleh petugas kabupaten, dalam hal ini Bidang JSK Dinas Kesehatan. Hasil survei tersebut ada yang disetujui ada juga yang ditolak.
Keluarga Supardi yang memperoleh SPM
Keluarga Supardi yang memperoleh SPM
Setelah melakukan kunjungan ke lokasi dan melihat kondisi rumah serta keadaan ekonomi maka keluarga Bapak Supardi Layak diberikan SPM (Surat Pernyataan Miskin) karena tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas dan Jamkesda, selain itu keluarga ini juga memenuhi 14 kriteria RTM (Rumah Tangga Miskin).

Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten didampingi Petugas dari Puskesmas sedang melakukan
Keluarga Supardi yang memperoleh SPM
kunjungan ke lokasi rumah pasien yang mengajukan permohonan SPM (Surat Pernyataan Miskin) dirumah keluarga Supardi Jln. Dr. Soetomo RT. 04 RW. 05 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
Kunjungan lapangan diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa SPM yang diberikan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar terlayani dengan baik.

PENINGKATAN KEMANDIRIAN POSYANDU

Posyandu merupakan bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang pelaksanaanya masih perlu ditingkatkan. Berbagai upaya telah dilakukan melalui revitalisasi posyandu oleh Tim Pokjanal Posyandu Kabupaten.
Kemandirian Posyandu
Kemandirian Posyandu
Dinas Kesehatan bersama puskesmas melakukan pembinaan dan pemantauan ke posyandu yang meliputi administrasi posyandu, pelaksanaan pelayanan 5 meja  (pendaftaran, pengukuran & penimbangan, pencatatan, penyuluhan & konsultasi serta pelayanan
oleh petugas  kesehatan), serta kegiatan luar gedung misalnya kunjungan rumah terhadap keluarga yang memilki anak dengan gizi bermasalah dan ibu hamil,
Upaya inovatif dalam melaksanakan posyandu yang selama ini berjalan antara lain: pemberian hadiah terhadap balita yang berat badannya selal
u naik dan rutin ke posyandu, warung atau pasar yandu, arisan ibu balita, jimpitan, pembuatan media sederhana, panggung boneka, door price setiap hari buka posyandu.

Minggu, 01 Mei 2011

PELAYANAN KTP DAN AKTA KELAHIRAN SECARA GRATIS PADA ACARA "PASAR BESAR MOBIL DAN MOTOR SEKEN"


Ruang lingkup pelayanan meliputi :
1. Akta Kelahiran yang dilayani adalah kelahiran umum (sebelum 60 hari sejak tanggal kelahiran) dan kelahiran terlambat (setelah 60 hari s.d 1 tahun sejak hari kelahiran) serta akta kelahiran dispensasi ( lahir sebelum tahun 2006).
2 KTP yang dilayani adalah KTP perpanjangan dan KTP Pengantian ( mengganti KTP dengan NIK Nasional)

Persyaratan pelayanan meliputi :
a. Pelayanan KTP
- Surat Pengantar RT/RW
- KK Asli dan foto copy; dan
- KTP asli dan foto copy
b. Pelayanan Akta Kelahiran
- Surat keterangan lahir dari Bidan/Dokter/Rumah Sakit/Rumah Bersalin;
- Foto copy Akta Perkawinan/Akta Nikah/bukti perkawinan untuk tahun sebelum 1974;
 - Foto copy KTP orang tua atau yang bersangkutan bagi yang telah berusia 17 tahun; 
- Foto copy KTP dan KK orang tua atau ibu; dan
- 2 (dua) orang saksi 

HIMBAUAN
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN

        Dengan ini diberitahukan kepada Seluruh Masyarakat DKI Jakarta sebagai berikut :

  1. Pelayanan pencatatan kelahiran bagi anak lahir setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dapat dilayani tanpa persyaratan Penetapan Pengadilan Negeri.
  2. Batas waktu pencatatan kelahiran tersebut, dilayani mulai tanggal 3 Oktober 2011 s.d 31 Desember 2011.
  3. Persayaratan yang diperlukan :
    1. Surat Keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Dokter/Bidan/Pilot/ Nakhoda.
    2. Surat Tanda Bukti Perkawinan Orang Tua
    3. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah
    4. Fotocopy KK/KTP yang dilegalisir Lurah

Jumat, 29 April 2011

PERMUDAH LAYANAN IZIN, BPPT SEGERA LUNCURKAN MOBIL KELILING

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Bandung segera meluncurkan mobil keliling untuk memudahkan masyarakat dalam proses pengajuan izin perdagangan. Mobil ini dilengkapi laptop dan jaringan internet.

"Namanya Mobile Service. Ini bertujuan untuk memberikan pelayanan mudah bagi masyarakat Bandung. Jadi nanti kami yang mendekat ke lingkungan warga," jelas Kepala BPPT Bandung Dandan Riza Wardana.

Dandan menyampaikan hal tersebut saat ditemui wartawan disela acara Silaturahmi Galuh Pakuan di The Kartipah, Jalan H Djuanda, Kota Bandung, Sabtu (9/4/2011).

"Sekitar Juni nanti sudah mulai berjalan layanan mobile service. Tapi sementara hanya untuk melayani izin perdagangan," papar Dandan.

Ia menjelaskan, secara teknis layanan tersebut masih perlu dibicarakan lagi. Secara gambaran sementara, sambung Dandan, layanan itu tak jauh beda dengan SIM Keliling.

"Teknisnya masih dipikikan. Tapi memungkinkan juga mobil layanan itu datang ke wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung," terangnya.

Dandan menambahkan di masa mendatang BPPT juga bakal membuka gerai yang berlokasi di tempat belanjaa seperti mal.

Sabtu, 23 April 2011

Manfaat KTP Elektronik

Proyek KTP elektronik (e-KTP) akan dimulai pada Februari 2011. e-KTP nantinya menggunakan sistem sidk jari atau fingerprint sehingga dapat mengantisipasi penyelewengan kependudukan.

“Pemanfaatn dari e-KTP, selain mencegah pemilih ganda dalam pemilu juga bermanfaat untuk berbagai kepentingan seperti mencegah tenaga kerja ilegal, pembelian tanah dengan bermacam KTP, termasuk kejahatan-kejahatan lain. e-KTP menggunakan sistem fingerprint,” jelas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/1/2011).

Proyek ini, lanjut dia, akan dimulai pada 2011 dengan menjangkau 197 kabupaten/kota dengan total masyarakat sebanyak 97 juta jiwa. Sementara pada 2012, akan menjangkau 300 kabupaten/kota dengan jumlah 105 juta jiwa. “Jadi totalnya ini 172 juta KTP dalam 2 tahun,” sambungnya.

Sementara untuk nomor induk kependudukan (NIK), akan berjalan pada Desember 2011 dan e-KTP pada Desember 2012.

“Target proyek ini awalnya untuk pemilu dengan harapan pemilu 2014 nanti, tidak ada lagi masalah dengan penggandaan KTP. Kemudian untuk mencegah kejahatan-kejahatan lain, seperti teroris,” terang mantan Gubernur Sumatera Barat ini.

e-KTP, lanjut dia, berlaku secara nasional dan gratis. Warga tidak dikenakan biaya untuk pembuatan e-KTP. Sudah edaran sudah diberikan kepada para kepala daerah kabupaten/kota.

Soal keamanan, Gamawan juga memberikan jaminan. “Kami memaksimalkan teknologi dan ada 15 lembaga yang turut andil dalam proyek ini. Nanti sistemnya fingerprint dan kami menggunakan kualitas yang baik. Mudah-mudahan tidak bisa ditembus dan dipalsukan,” tegasnya.

Sabtu, 16 April 2011

PERKEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN

Perkembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia
Abad Ke-16 - Pemerintahan Belanda mengadakan upaya pemberantasan cacar dan kolera yang sangat ditakuti masyarakat pada waktu itu. Sehingga berawal dari wabah kolera tersebut maka pemerintah Belanda pada waktu itu melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat.
Tahun 1807 - Pemerintahan Jendral Daendels, telah dilakukan pelatihan dukun bayi dalam praktek persalinan. Upaya ini dilakukan dalam rangka upaya penurunan angka kematian bayi pada waktu itu, tetapi tidak berlangsung lama, karena langkanya tenaga pelatih.
Tahun 1888 - Berdiri pusat laboratorium kedokteran di Bandung, yang kemudian berkembang pada tahun-tahun berikutnya di Medan, Semarang, surabaya, dan Yogyakarta. Laboratorium ini menunjang pemberantasan penyakit seperti malaria, lepra, cacar, gizi dan sanitasi.
Tahun 1925 - Hydrich, seorang petugas kesehatan pemerintah Belanda mengembangkan daerah percontohan dengan melakukan propaganda (pendidikan) penyuluhan kesehatan di Purwokerto, Banyumas, karena tingginya angka kematian dan kesakitan.
Tahun 1927 - STOVIA (sekolah untuk pendidikan dokter pribumi) berubah menjadi sekolah kedokteran dan akhirnya sejak berdirinya UI tahun 1947 berubah menjadi FKUI. Sekolah dokter tersebut punya andil besar dalam menghasilkan tenaga-tenaga (dokter-dokter) yang mengembangkan kesehatan masyarakat Indonesia
Tahun 1930 - Pendaftaran dukun bayi sebagai penolong dan perawatan persalinan
Tahun 1935 - Dilakukan program pemberantasan pes, karena terjadi epidemi, dengan penyemprotan DDT dan vaksinasi massal.
Tahun 1951 -Diperkenalkannya konsep Bandung (Bandung Plan) oleh Dr.Y. Leimena dan dr Patah (yang kemudian dikenal dengan Patah-Leimena), yang intinya bahwa dalam pelayanan kesehatan masyarakat, aspek kuratif dan preventif tidak dapat dipisahkan. konsep ini kemudian diadopsi oleh WHO. Diyakini bahwa gagasan inilah yang kemudian dirumuskan sebagai konsep pengembangan sistem pelayanan kesehatan tingkat primer dengan membentuk unit-unit organisasi fungsional dari Dinas Kesehatan Kabupaten di tiap kecamatan yang mulai dikembangkan sejak tahun 1969/1970 dan kemudian disebut Puskesmas.
Tahun 1952 - Pelatihan intensif dukun bayi dilaksanakan
Tahun 1956 - Dr.Y.Sulianti mendirikan “Proyek Bekasi” sebagai proyek percontohan/model pelayanan bagi pengembangan kesehatan masyarakat dan pusat pelatihan, sebuah model keterpaduan antara pelayanan kesehatan pedesaan dan pelayanan medis.
Tahun 1967 - Seminar membahas dan merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu sesuai dengan masyarakat Indonesia. Kesimpulan seminar ini adalah disepakatinya sistem Puskesmas yang terdiri dari Puskesmas tipe A, tipe B, dan C.
Tahun 1968 - Rapat Kerja Kesehatan Nasional, dicetuskan bahwa Puskesmas adalah merupakan sistem pelayanan kesehatan terpadu, yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah (Depkes) menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas disepakati sebagai suatu unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif dan preventif secara terpadu, menyeluruh dan mudah dijangkau, dalam wilayah kerja kecamatan atau sebagian kecamatan di kotamadya/kabupaten.
Tahun 1969 : Sistem Puskesmas disepakati dua saja, yaitu tipe A (dikepalai dokter) dan tipe B (dikelola paramedis). Pada tahun 1969-1974 yang dikenal dengan masa Pelita 1, dimulai program kesehatan Puskesmas di sejumlah kecamatan dari sejumlah Kabupaten di tiap Propinsi.
Tahun 1979 Tidak dibedakan antara Puskesmas A atau B, hanya ada satu tipe Puskesmas saja, yang dikepalai seorang dokter dengan stratifikasi puskesmas ada 3 (sangat baik, rata-rata dan standard). Selanjutnya Puskesmas dilengkapi dengan piranti manajerial yang lain, yaitu Micro Planning untuk perencanaan, dan Lokakarya Mini (LokMin) untuk pengorganisasian kegiatan dan pengembangan kerjasama tim.
Tahun 1984 Dikembangkan program paket terpadu kesehatan dan keluarga berencana di Puskesmas (KIA, KB, Gizi, Penaggulangan Diare, Immunisasi)
Awal tahun 1990-an Puskesmas menjelma menjadi kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga memberdayakan peran serta masyarakat, selain memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
Sumber : Notoatmodjo, 2003