Pelayanan dasar secara gratis di tingkat Puskesmas dinilai masih kurang
sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi ini sering menimbulkan kesalah
pahaman antara masyarakat dengan petugas, sebab tidak tergambar
item-item apa saja yang sudah ditanggung oleh daerah melalui APBD
sebagai mana program peningkatan pelayanan kesehatan yang telah
digratiskan sejak tahun 2009 lalu.
Mindar 47, masyarakat Batang
Kapas kepada Padang Ekspres menjelaskan, keterbukaan petugas di tingkat
Puskesmas dinilai masih jauh dari harapan terutama sekali yang
berhubungan dengan pembiayaan berobat. "Saya tidak melihat di Puskesmas
tempat saya berobat petugasnya memampangkan kertas atau pamplet yang
menjelaskan item-item apa saja yang digratiskan. Ini jelas menimbulkan
tanda tanya, sebab ketika kami berobat, biaya yang dikenakan tidak
tergambar pada kwitansi," jelasnya.
Hal yang sama juga katakan
Imar 36, warga lainya di kecamtan Ranah Pesisir. Sebagai masyarakat awam
kami memang tidak tahu persis bahwa program pelayanan kesehatan secara
gratis ini sudah berlaku di Pessel sejak 3 tahun belakang. "Ini
disebabkan karena tidak ada sosialisasi kepada masyarakat, teritama kami
yang tinggal di daerah pelosok ini," terangnya.
Saat ini
sebagian besar masyarakat masih menjadikan dukun sebagai tempat berobat
alternatif, terutama yang tinggal di pelosok. "Sebab kalau dibawah
berobat ke Puskesmas pasti biayanya mahal. Saya membawa bapak saya ke
Puskesmas ini, karena sakitnya sudah cukup parah dan juga atas saran
tetangga," terangnya, tanpa menjelaskan nama Puskesmas dimaksud.
Sedangkan
kepala dinas Kesehatan Pessel, Mirzal ketika dihubungi beberapa waktu
lalu kepada Padang Ekspres menjelaskan, pelayanan gratis di tingkiat
Puskesmas merupakan salah satu prioritas di bidang kesehatan dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebab kesehatan memiliki
peran peran penting dalam meningkatkan pembangunan Pessel agat keluar
dari daerah tertinggal.
"Ke depan kita akan lebih mengencarkan
sosialisasi pelayanan dasar kesehatan gratis ini kepada semua masyarakat
agar tidak terjadi kesalahpahaman antara petugas dengan pasien yang
berobat. Sebab memang masih ditemui keluhan di lapangan ada pasien
yang belum mengetahui item-item apa saja yang digratiskan bila berobat
kepuskesmas," jelasnya.
Dikatakanya, saat ini terdapat sebanyak
sekitar 187 ribu jiwa lebih penduduk telah dijamin oleh Jamkesmas dan
Jamkesda untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum. Sedangkan bagi
yang tidak memiliki kartu itu tetap mendapatkan layanan secara gratis,
namun hanya di tingkat Puskesmas dengan item-item yang dijamin.
"Dengan
jaminan itu, maka mutu kesehatan masyarakat akan terus meningkat.
Sasarana kita, bagai mana masyarakat di daerah ini menjadikan Puskesmas
dan Rumah sakit sebagai tempat berobat. Bahkan tahun ini kita juga
melalukan prioritas pembangunan pusat kesehatan pembantu (Pustu) di
tingkat nagari, termasuk pembangunan unit RSUD pembantu di kecamatan
Basa IV Balai Tapan bagian selatan ujung kabupaten ini
Jakarta, Aktual.com —Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah kurangnya sosialisasi Kartu Jakarta Pinta (KJP). Hal itu terkait dengan antrean warga yang hendak mencairkan KJP di beberapa wilayah.
BalasHapus“Bukan kurang sosialisasi, ini tuh persoalannya otaknya sudah biasa mencuri duit pakai mau narik cash melulu terus ribut, saya sih diemin saja,” kata Ahok di Balaikota, Jumat (31/7).
KJP Dinilai Kurang Sosialisasi, Ahok Sebut Warga Jakarta Miliki ‘Otak Pencuri’